naskah akademik uu ite. 2. naskah akademik uu ite

Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. Pemohon menyebut NA yang semacam itu adalah naskah akademik fiktif. Hasil program kodifkasi itu berupa dokumen Kajian Kodifikasi Undang-undang Pemilu: Penyatuan UU No 32/2004, UU No 12/2008, UU No 42/2008, UU No 15/2011, dan UU No 8/2012, serta Beberapa. id: 13 hlm. Dokumen ini menjelaskan. Demikian pula didalam rumusan Ketentuan Pidana UU Keimigrasian telah terdapat pembedaan yang cukup jelas antara tindak pidana kejahatan dan pelanggaran itu sendiri. Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang tiba untuk pemeriksaan dalam kasus dugaan penistaan agama. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Sistem Layanan Kesehatan Daerah Perbatasan, adalah sebagai berikut : 1. Indonesia, Pemerintah Pusat. Naskah akademik tersebut juga akan menjadi sangat penting tidak hanya terkait pengaturan tentang lingkup materi muatan, tetapi juga akan memberi. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2014. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN. tidak sejalan dengan prinsip peraturan . Bagaimakah prinsip-prinsip hukum mengatur tentang transaksi elektronik ? 2. ii . 6216, LL SETKAB : 30 HLM. Keputusan pemerintah untuk merevisi secara terbatas UU ITE dinilai belum cukup. F. Pasal 27 ayat 1 tentang asusila. Selama ini, tak ada. naskah akademik rancangan kitab undang-undang hukum pidana baru. 3/2022 sebagaimana diajukan oleh Pemohon, sehingga pada tahapan penyusunan dalam pembentukan UU No. Di situs ini, Anda dapat mengetahui prolegnas tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya, serta status dan perkembangan pembahasan RUU di DPR RI. PresidenC. 34/2004 pada halaman 59 huruf b yang berbunyi, “Mengubah ketentuan Pasal 53 yang semula prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan usia 53 tahun bagi. 3 Tahun 2020 PERUBAHAN UU NO. PP 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Karena itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menargetkan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas sudah bisa mulai dibahas bersama oleh pemerintah dan DPR tahun ini. Selengkapnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh. 23 Juni 2023 895. com menerima pula draf serupa. Unduh file PDF secara gratis dan pelajari lebih lanjut tentang hak dan kewajiban Anda sebagai pemilik data pribadi. JAKARTA, KOMPAS. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan DaerahRahmat dan Hidayah-Nya, penulisan Naskah Akademik yang berjudul “Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Kota Ramah Lanjut Usia” akhirnya dapat terselesaikan. Kami sudah menerima laporan Anda. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Naskah akademik merupakan salah satu bagian penting dalam hal penyusunan undang-undang. 85 X. 3/2022 telah ternyata. com - Tidak masuknya revisi Undang-undang Internet dan Transaksi Elektronik sebagai UU prioritas dalam Program Legislasi Nasional 2021 disebabkan karena belum ada naskah akademik dan draf RUU-nya. 15. Apabila Publisher Rights dijadikan dalam bentuk Undang-Undang, ia menyebut kalau itu harus dikoordinasikan dengan Dewan. H. 2. 10 Tahun 1950 merupakan undang-undang yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. 2008. . UU ITE memuat dua klausul yang . Bahan pertimbangan yang digunakan dalam permohonanNaskah Akademik | Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga 7 diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para stakeholder, akademisi, ormas, dan kelompok kepentingan lainnya. Sekretariat Website JDIH. BAB I PENDAHULUAN A. Adriana Grahani Firdausy, S. "Naskah akademik berisi tentang argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis," katanya. Secara teknis, penyusunan ini untuk memenuhi persyaratan pembahasan rancangan suatu undang-undang di Dewan. Sebagai konstitusi dan sumber. U. Tipe Dokumen MONOGRAFI HUKUM. Christina Aryani, anggota Komisi I DPR yang membawahi bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen, menyarankan agar revisi UU ITE ditargetkan masuk Prolegnas 2022, karena perlu waktu untuk membahas RUU dan naskah akademik yang disyaratkan Prolegnas. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2021. Naskah Lengkap Undang-undang ITE (UU No 11 Tahun 2008) 1. set_komisi1@dpr. Wb. LATAR BELAKANG Aparatur Negara Republik Indonesia terdiri dari 4,7 juta pegawai aparatur sipil negara, 360. Setelah mematangkan naskah akademik dan draf Revisi Undang-Undang No. pdf Abstrak. 1 (2016) Negara Republik Indonesia. 19 tahun 2004). Terkait hal ini Dinas Sosial akan menjadi leading sektornya. Sabtu, 22 Januari 2022. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011; 9. NA adalah sebuah hasil penelitian yang menjadi landasan utama mengapa sebuah UU harus diterbitkan. Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum “Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big. Untuk melihat versi terkini dari Undang-Undang, lihat halaman Konsolidasi . Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITE. ,. Semula, naskah akademik RUU Cipta Kerja mencantumkan klaster ketenagakerjaan hanya mencakup satu UU, yaitu UU Ketenagakerjaan. Adapun sasaran pengaturan yang dikemukakan dalam naskah akademik ini mencakup: 14. Perumusan Tindak Pidana dan Sistem Pemidanaan. ILUNI UI Soroti Acuan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE 2008), Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 11. id. DIAN DEWI PURNAMASARI/NIKOLAUS HARBOWO. 26 Tahun 2007. Latar Belakang Perubahan ke-3. sebagaidiatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE. com - Pemerintah mengklaim telah melakukan kajian mendalam terkait proses penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN). 1 Ringkasan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2017, 2018, dan 2019. Sehingga, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi, “Dalam proses penyidikan. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Kemudian proses persetujuan antara pemerintah serta DPR pun dinilai mesti dijelaskan untuk melihat syarat formal pembuatan undang-undang telah. 126 Naskah Akademik RUU tentang ITE, op cit, hal. Menurut Perpres Nomor 68 Tahun 2005, naskah akademik adalah naskah terkait konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin. Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan. Masih sangat dibutuhkan. Kajian Akademis Perubahan Undang-Undang tentang Minerba No. Hal tersebut dianilisis dengan tetap memperhatikan karakteristik hukum nasional yang. Isi pokoknya adalah gagasan-gagasan konkrit dan aplikatif tentang ruang. Masita Imamsari Andriyani Hikmah Suci Unjila 1513100041 1513100005 1513100059 ; 3. Naskah akademik dan Ranperda yang diusulkan Penyandang Disabilitas tentu akan menjadi acuan dalam pembahasan nanti. 1,957. Tim Sertifikasi Dosen dibentuk untuk menyusun Pedoman Penyelenggaraan program Sertifikasi Dosen. NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG . Penyusunan Naskah Akademik. susunan Naskah Akademik UU ITE yaitu sebagai berikut :1 Landasan filosofis, Undang-Undang selalu mengandung norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. BAB I PENDAHULUAN A. Kewenangan Penyusunan Program Kedaruratan 57 Tabel 10. (PDF) NASKAH AKADEMIK MINERBA UU No. Oleh sebab itu, tidak akan ada pencabutan UU ITE," kata Mahfud pada 29 April 2021. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Naskah akademik dan Ranperda yang diusulkan Penyandang Disabilitas tentu akan menjadi acuan dalam pembahasan nanti. 1. . Naskah akademis tentang peradilan anak. Kegiatan penyusunan Naskah Akademik ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: PHN. penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 & Pasal 16 UU ITE);. Kembali PETUNJUK PENGGUNAAN. . E. KOMINFO/12/2010 tanggal 28 Desember 2010. 1. Badan/Pengarang: Indonesia. Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi,. Naskah Akademik RANCANGAN PERATURAN DAERAH tentang PENGELOLAAN AIR TANAH KOTA. Undang tidak berlaku keharusan disertai Naskah Akademik (Pasal 43 ayat (4) UU 12/2011), namun disertai keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur (Pasal 43 ayat (5) UU 12/2011). "Parlemen akan mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam hal ini Menkopolhukam dan jajarannya dalam rangka melakukan diskusi pada hari ini," ujar Azis saat bertemu dengan Tim Kajian UU ITE. 10 Tahun 1950 sudah berlaku lebih dari 72 (tujuh puluh dua) tahun. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA . JAKARTA, KOMPAS —. Sedangkan kegunaan disusunnya Naskah Akademik tentang RUU Perubahan UU No. Undang - Undang ahun tentang si Elektronik filoso elatar belakangi perubahan undang - tersebut. Persetujuan BRTI atas Perubahan DPT Telkomsel. Ahmad Naelul Abrori. C. dibentuk pada tahun 2005,. com pada Senin (5/10/2020), berupa file berformat PDF dengan judul "UU Cipta Kerja FINAL - Paripurna". 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa naskah akademik, yaitu : “Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang. 2K views • 104 slides Catatan dan Usulan atas RUU Perubahan UU ITE ICT Watch 2. NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN TUBAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN PENYANDANG DISABILITAS Page 2 KATA PENGANTAR Assalammualaikum Wr. 1 Maret 2015. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut: 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bandung, Februari 2020 TIM PENYUSUN . go. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Kejahatan dunia mayantara “virtual crime” atau cyber crime sudah terjadi di Indonesia sejak tahun 1983NASKAH AKADEMIK RUU PERUBAHAN KEDUA UU PPPP – 21 JANUARI 2022 2 menghilangkan berbagai tumpang tindih undang-undang, ataupun mempercepat proses pembentukan undang-undang, bukanlah persoalan konstitusionalitas sepanjang pilihan atas metode tersebut dilakukan dalam koridor pedoman yang pasti, baku dan standar serta. Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk: 1) mencegah segala bentuk kekerasan seksual; 2) menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; 3) melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; 4) mewujudkan lingkungan. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. M 4 Peneliti utama : Arrianto Mukti Wibowo, S. 3K views • 29 slides Cyber crime tahmabsi 554 views • 12 slides Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI: Jl. NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK KOTA MALANG BAB I PENDAHULUAN A. Hal dibuktikan dengan penempatan seluruh UU dalam rumpun bidang lingkungan hidup yang diubah pada Bab III tentang tentang “Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha”6. 3 Tahun 2020. TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Lampiran 1 UU 12 2011 Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Lmp1. PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG . Identifikasi Masalah 1. Sebelumnya, UU. "Parlemen. Latar Belakang Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan filosofis dan yuridis tertinggi bagi bangsa Indonesia. Sekilas: Naskah Akademik ini disusun sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas dibentuknya RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan). H. Karena itu UU yang hendak disusun ini bukanlah Undang-undang Desa (yang menyeluruh) melainkan Undang-undang tentang tatakelola (governance) Desa atau disebut dengan UU tentang Desa. Jakarta – RUU Perubahan UU ITE telah disahkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE (25/11). yang mampu memahaminya. Mahkamah Agung-RI. UU Dikti mengatur bahwa pendidikan tinggi mengatur bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada pedoman ini menjelaskan bahwa, kerugian yang diatur adalah kerugian materiil dengan nilai yang. Materi Buku Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini tidak diubah, beberapa koreksi dan revisi redaksional telah dilakukan dengan tetap memperhatikan autentifi kasi materi sebagaimana yang disampaikan oleh para fi nalis Constitutional Drafting Padjadjaran Law Fair X Tahun 2018. See Full PDF. Publisher. Penyusunan materi UU ITE tidak terlepas dari dua naskah akademis yang disusun oleh dua institusi pendidikan yakni Universitas Padjadjaran(Unpad) dan Universitas Indonesia(UI). Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan. Bentuk. Naskah akademik ini diperlukan dalam rangka penyempurnaan UU Nomor 8 Tahun 1981. Baca juga: Gerakan Masyarakat Sipil Berencana Ajukan Judicial Review UU IKN. Foto: RES. Naskah RUU Perubahan UU ITE ; 13 07-2015. Apa alasan, tujuan, dan dampak dari pemindahan ibu kota negara Indonesia? Bagaimana proses perencanaan, pengaturan, dan pengelolaan ibu kota negara yang baru? Temukan jawabannya dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yang disusun oleh Bappenas dan tim ahli dari berbagai bidang. Megapolitan. . Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan. Teknologi informasi memungkinkan manusia untuk saling terhubung tanpa mengenal batas-batas wilayah negara sehingga merupakan salah satu faktor pendorong globalisasi. Hal tersebut diatas semakin memperkuat posisi SIPD sebagai bahan rujukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Nomor. 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 3. Naskah RUU Perubahan UU ITE. Dirinya menempuh pendidikan S1 pada Fakultas. ———. Selanjutnya, kata Rodon yang mewakili Pemerintah, berdasarkan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU No. Pada Penyelarasan Naskah Akademik UU ITE yang pada intinya menjelaskan bahwa Ketentuan penghinaan dalam KUHP merupakan bab tersendiri, sehingga penamaan. Pasal 26 Ayat (1) UU ITE, (1) Kecuali Ditentukan Lain Oleh Peraturan Perundang Undangan Setiap Informasi Melalui Media Elektronik Yang Menyangkit Data Pribadi Seseorang Harus Dilakukan Atas Persetujuan Orang Yang Bersangkutan, 2016. 13/01/2021, 16:37 WIB. 2 Mekanisme Pembentukan Naskah Akademik Undang-Undang dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Perspektif Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014Naskah Akademik ini dibuat dalam rangka memetakan konsep-konsep pemikiran mengenai pentingnya Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis-politis, yuridis, psikopolitik masyarakat, dan ekonomi. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini selain untuk. Serta, hasil dari Penyelarasan Naskah Akademik menjadi acuan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons fromNaskah Akademik Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat 2 ayat (3 ) UUD 1945 bahwa “Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Selanjutnya juga kami sampaikan, naskah akademik ini dapat tersusun sedemikian rupa, tidak lepas dari peran serta dan bantuan dari berbagai pihak, baik masyarakat, maupun masyarakat yang secara langsung seperti Dinas Sosial Provinsi Bali. Pengertian. JAKARTA, KOMPAS. Naskah Akademik ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kami mohon masukan dan saran. Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini. Pasal 43 ayat (3) UU Pembentukan PUU menyatakan. Naskah akademik adalah hasil penelitian perundang-undangan yang menyajikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, yang. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/PER/M. Oleh karenanya, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan Naskah Akademik berikutnya dapat lebih baik. Dalam perkara a quo telah terdapat Naskah Akademik UU No. Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITE ICT Watch 8. 1 (2016) Negara Republik Indonesia.